Gubernur Laiskodat: Orang Miskin di NTT Hobi Melahirkan

18.723 Pembaca

KUPANG – Propinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

Demikian disampaikan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dalam tatap muka bersama dengan bupati dan masyarakat di Kecamatan Riung, kabupaten Ngada, NTT, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Viktor Laiskodat, kemiskinan di NTT ini terjadi akibat kebodohan dan kemalasan yang telah menahun, serta tingginya kelahiran anak di keluarga-keluarga miskin.

Ia pun meminta para bupati dan kepala desa untuk mengendalikan tingkat kelahiran yang berlebihan bagi penduduk miskin.

Menurut data Gubernur Viktor, orang miskin di NTT dalam satu rumah tangga memiliki minimal 4 orang anak, yang membuat provinsi dengan peringkat III termiskinan di Indonesia terus miskin.

“Kita NTT masih jadi provinsi ketiga termiskin hasil perkalian atau penjumlahan orang bodoh dan malas. Sudah bodoh stunting lagi. Orang miskin di NTT hobi melahirkan. Kita punya data kemiskinan satu rumah terdiri dari minimal empat anak,” ungkap Viktor, seperti dikutip dari aksaranusa.com

Mantan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu meminta agar seluruh bupati memprioritaskan pengendalian kelahiran pada tingkat orang miskin agar angka kemiskinan di NTT dapat diturunkan.

“Saya minta hanya satu saja, tidak usah pikir yang lain. Orang miskin tidak boleh hamil lagi. Jika dituruti, pasti angka kemiskinan akan turun dari 20 persen jadi 17 persen hari ini. Camat, lurah, kepala desa harus jaga agar orang miskin tidak boleh hamil,” pintanya.

Gubernur Laiskodat juga menekankan soal anak yang lahir atau akan lahir secara tidak sah. Hal tersebut biasanya terjadi karena perkawinan yang tidak disetujui akibat alasan adat sehingga anak menjadi terlantar hingga harus dititipkan pada orang tua dan keluarga lain.

Bagi Gubernur Laiskodat, faktor resiko menjadi tinggi, bila kedua pasangan mencoba untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil, sehingga akan terlahir anak dalam kondisi stunting atau tidak sehat.

“Kalau miskin tetapi sehat itu baik. Jangan sampai karena hamil, takut orang tua lalu pergi di tim doa atau dukun untuk menggugurkan kandungan.Jika tidak berhasil gugur, lahirlah anak yang tidak sehat,” katanya.

Viktor Laikodat meminta para bupati untuk menerbitkan semacam surat edaran, agar setiap kepala desa berperan aktif untuk langsung turun ke tiap rumah. Tujuannya untuk mengetahui dan mendata jumlah ibu hamil dari keluarga miskin,sehingga kehamilan bisa diintervensi oleh pemerintah, agar kelak anak terlahir tidak dalam kondisi stunting.

Viktor juga menekankan penggunaan alat kontrasepsi agar bisa mengendalikan angka kelahiran di tingkat orang miskin.

“Buat (hubungan intim), sudah miskin, sudah tiga anak, tambah lagi satu. Hidup terima bantuan, tapi tambah lagi. Ini harus kita kendalikan. Tolong kendalikan pertumbuhan penduduk, khusus orang miskin. Bagaimana caranya orang miskin, mau bikin (hubungan badan), tapi jangan ada hasil, tolong konsultasikan dengan tenaga medis,” tegasnya.

Viktor juga meminta agar para kepala desa harus mendeteksi pasangan muda yang berhubungan hingga melahirkan anak namun tidak disetujui karena alasan adat istiadat. Karena menurutnya, negara tidak bisa memberikan bantuan kalau secara administrasi, pasangan tersebut tidak sah.

“Pustu atau posyandu menjadi one stop service. Ibu-ibu kalau ke posyandu bawa bapak dan anak. Timbang berat badan, periksa, terlambat, atau tidak. Dengarnya lucu tapi perkara besar, cek tiap rumah. Kalau hamil tidak mampu, negara atau pemerintah harus intervensi sehingga pas anak lahir tidak terjadi stunting,” katanya.

Viktor meyakini bahwa angka kelahiran di tingkat orang miskin bisa dikendalikan sesuai arahannya. Jika hal tersebut terwujud, niscaya pada tahun 2027, angka kemiskinan bisa mencapai sekitar 6-8 persen.

“Ini kalau bisa kita kendalikan, pada tahun 2027, angka kemiskinan akan turun sekitar 6-8 persen,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: akasaranusa.com

  •  
loading...