Kantor Camat Komodo Digeledah Tim Penyidik Kejati NTT

Dilihat: 306

MANGGARAI BARAT – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus kejakasaan tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah Kantor Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa, 13 Oktober 2020.

Seperti diketahui, penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan kewenangan dan prosedural terhadap jual beli aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat yang berlokasi di Kerangga Toro Lema Batu Kalo, Kecamatan Komodo.

Pantauan Media WN, Tim Penyidik itu berjumlah 5 orang. Mereka tiba di kantor Camat Komodo sekitar pukul 09.00 pagi tadi. Kelimanya mengenakan seragam lengkap dengan rompi bertuliskan ‘Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi’. Informasi lain juga menyebutkan, hari ini penggeledahan yang sama juga dillakukan di Kantor Kelurahan Labuan Bajo.

loading...

Ada pun hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung di kantor Camat Komodo dan kantor Kelurahan Labuan Bajo.

Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah menggeledah Kantor Bupati Manggarai Barat, pada Senin 11 Oktober kemarin. Mereka memeriksa satu per satu dokumen di setiap ruangan, yakni ruangan kerja Bupati, ruangan Asisten 1, ruangan Asisten III, dan ruangan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.

Dari penggeledahan tersebut, tim menyita sebanyak 182 dokumen dari Kantor Bupati. Selain itu, mereka juga menyita handphone milik Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, dan handphone milik Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ambrosius Syukur.

Selain itu juga, pada Senin kemarin, tim penyidik juga menyita sebanyak 16 dokumen dari kantor Badan Pertanahan Nasional, Manggarai Barat.

I Putu Andi Sutadharma, Kasi Intel Kejari Mabar mengatakan, penyitaan dokumen-dokumen dan dua handphone tersebut dilakukan untuk mencegah penghilangan alat bukti.

“Kita sita untuk cegah kehilangan alat bukti,” ujarnya kepada sejumlah awak media usai penggeledahan, Senin malam.

Dikonfirmasi Selasa pagi, Kepala BPN Manggarai Barat, Abel Asa Mau membenarkan adanya penyitaan beberapa dokumen oleh tim Penyidik dari kantornya. “Kurang lebih ada sebanyak 16 dokumen (disita),” kata Asa Mau.

Penyitaan dokumen-dokumen tersebut, kata dia, tentu untuk memperlancar penanganan kasus tanah 30 hektar itu agar secepatnya selesai. “Karena kan ada banyak yang menilai statusnya (tanah) tidak jelas,” ujarnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, baik oleh Kejati NTT, maupun Kejari Mabar.

“Kita tunggu hasilnya. Kami di pertanahan sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik penyidik, Pemda, para pemilik tanah untuk realkan masalah itu,” tuturnya.

Sebagai pimpinan BPN, ujar Abel, tentu dirinya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan berdasarkan fakta yang berkaitan dengan data-data dan dokumen-dokumen tersebut.

“Memang sekitar tahun 89 itu (dalam dokumen) sudah ada penetapan dari fungsionaris adat untuk diserahkan ke pemda. Itu menurut ceritanya. Di tahun 97 itu, kemudian ada pengukuran lahan,” tuturnya.

Abel tidak menceritakan lebih jauh, Ia pun meminta kepada awak media untuk menantikan hasil penelitian yang dilakukan tim penyidik. “Kita tinggal tunggu tim penyidik, mereka lihatnya seperti apa,” ucapnya.

Abel mengakui, memang dalam kasus tersebut dicurigai adanya kerugian negara. Namun Ia belum dapat memastikan berapa kiranya kerugian tersebut.

“Memang ada (kerugian negara). Entah tanahnya punya pemda atau per-orang, kita tinggal tunggu,” katanya. (yb)

  •