Soal Jual Beli Aset Tanah, Camat Komodo: Saya Tidak Pernah Ikut Terlibat

Dilihat: 673

MANGGARAI BARAT – Penyidik Tindak Pidana Khusus kejakasaan tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah Kantor Camat Komodo dan Kantor Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa, 13 Oktober 2020.

Penggeledahan dokumen itu berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan kewenangan dan prosedural terhadap jual beli aset tanah seluas 30 hektare milik Pemkab Mabar di Kerangga Toro Lema Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

Tim penyidik tiba di Kantor Camat Komodo sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka langsung menggeledah ruangan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Komodo, serta memeriksa sejumlah berkas di ruangan tersebut.

loading...

Camat Komodo, Imran, mengaku tidak pernah ikut terlibat dalam membahas jual beli aset tanah seluas 30 hektare itu selama dirinya 2 tahun menjabat sebagai Camat.

“Saya tidak pernah ikut terlibat dalam pembicaraan tentang aset itu,” tegasnya kepada sejumlah awak media.

Sementara Lurah Labuan Bajo, Sarif Malik, kepada media mengaku kaget saat tim penyidik datang menggeledah kantornya. “Saya juga kaget tadi waktu mereka datang,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Sarif, pihaknya mempersilahkan tim penyidik untuk melakukan penggeledahan karena hal itu merupakan bagian dari tugas mereka.

“Pada prinsipnya mereka (tim penyidik) laksanakan tugas untuk mengechek dokumen yang dibutuhkan,” ujar Sarif.

Pantauan Media Wartanusantara, ada dua ruangan yang diperiksa tim penyidik, yakni di ruangan kelurahan dan ruangan arsip. “Sekarang masih dalam proses (pemeriksaan),” kata Lurah Labuan Bajo itu.

Sarif belum dapat memastikan, apakah dokumen yang dibutuhkan tim penyidik lengkap atau tidak di kantornya. Sebab menurutnya, pemeriksaan dokumen-dokumen itu tentu berdasarkan yang dibutuhkan kejaksaan.

“Saya belum dapat informasi dokumen apa yang dibutuhkan. Saya belum chek,” ujar Lurah Sarif.

Dia juga mengaku bahwa sejauh ini dirinya belum pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan terkait polemik tersebut. Selain itu kata dia, belum juga ada persoalan mendasar dalam kasus tersebut yang diselesaikan di tingkat kelurahan. “Sejauh ini belum. Kalau pun ada pengaduan hak tanah juga pasti kita diundang,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah menggeledah Kantor Bupati Manggarai Barat, pada Senin 11 Oktober kemarin. Mereka memeriksa satu per satu dokumen di setiap ruangan, yakni ruangan kerja Bupati, ruangan Asisten 1, ruangan Asisten III, dan ruangan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.

Dari penggeledahan tersebut, tim menyita sebanyak 182 dokumen dari Kantor Bupati. Selain itu, mereka juga menyita handphone milik Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, dan handphone milik Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ambrosius Syukur.

Selain itu juga, pada Senin kemarin, tim penyidik juga menyita sebanyak 16 dokumen dari kantor Badan Pertanahan Nasional, Manggarai Barat.

I Putu Andi Sutadharma, Kasi Intel Kejari Mabar mengatakan, penyitaan dokumen-dokumen dan dua handphone tersebut dilakukan untuk mencegah penghilangan alat bukti.

“Kita sita untuk cegah kehilangan alat bukti,” ujarnya kepada sejumlah awak media usai penggeledahan, Senin malam. (yb)

  •