Bawaslu Mabar Gelar Raker Penguatan Kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Dilihat: 188

MANGGARAI BARAT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar rapat kerja penguatan kapasitas penanganan temuan dan laporan pelanggaran bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat, Jumaat, 16 Oktober 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Green Prundi Labuan Bajo itu diikuti oleh Ketua dan anggota Panwascam dari 12 Kecamatan di Kabupaten Mabar yang berjumlah sekitar 36 orang.

Bawaslu Mabar juga menghadirkan 3 narasumber, yakni dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mabar.

loading...

Ketua Bawaslu Mabar Siomen S. Sofian mengatakan, rapat kerja ini sebagai bekal pengetahuan yang diberikan pihak penegak hukum kepada Ketua dan Anggota Panwascam.

“Jika ada dugaan tindakan pidana, maka kita minta kepolisian, atau kejaksaan untuk menindak lanjutinya. Sehingga pengetahuan mereka (Panwascam) dalam lakukan penanganan pelanggaran pidana, bisa lebih cepat,” kata Siomen S. Sofian kepada Media WN, Jumaat siang.

Sofian menambahkan, kehadiran bagian Hukum Pemda sebagai narasumber dalam rapat kerja tersebut juga untuk memberikan arahan kepada anggota Panwascam, terutama dalam mengawasi netralitas ASN, Kepala Desa, dan perangkat Desa.

“Sementara dari Bawaslu sendiri tadi, sudah menyampaikan terkait sosialisasi perbawaslu tentang temuan-temuan pelanggaran Pilkada 2020,” ujarnya.

Pihaknya berharap anggota Panwascam nantinya dapat menangani semua proses temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan lebih cepat. Sofian juga berharap anggota Panwascam dapat memampunyai kapasitas dalam melakukan kajian dan menganalisis kasus.

“Dengan begitu, jika ditemukan ada dugaan pidana, teman-teman Panwascam segera melimpahkannya ke Kabupaten dengan terlebih dahulu melakukan registrasi dalam waktu 1×24 jam,” jelasnya.

Sofian mengakui, pihaknya saat ini masih mengalami kendala dalam perekrutan pengawas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebab masih ada yang tidak memenuhi syarat.

“Memang kebanyakan (tidak memenuhi syarat). Karena syaratnya itu minimal tamat SMA, dan umur 25 tahun. Kendala teman-teman (Pengawas TPS) ada ijasah, tapi umur tidak mencukupi. Ada yang umur cukup, tapi kendala di ijasah. Itu yang menjadi kendala,” ungkapnya.

Pihaknya mendorong seluruh pengawas pemilu di tingkat Desa untuk segera merekrut pengawas TPS masing-masing sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

“Kita juga telah memperpanjang masa pendaftaran bagi pengawas TPS. Syaratnya ya itu tadi, minimal tamat SMA, umur 25 tahun minimal. Kemudian tidak pernah terlibat dalam partai politik. Itu point pentingnya,” imbuhnya. (yb)

  •