media-wartanusantara.id — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, NTT berencana akan meminjam dana sebesar Rp 1,8 triliun. Dana tersebut bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI.
Bupati Manggarai Barat Edistaus Endi menjelaskan, pinjaman daerah senilai Rp 1,8 triliun dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Mabar.
Dana itu akan digunakan untuk membiayai tiga komponen pembangunan strategis, yakni infrastruktur jalan dan jembatan, rumah toko (ruko), dan pelataran parkir kendaraan. Sementara skema dana pinjaman berasal dari SMI sebesar Rp 1 triliun dan Rp 800 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa.
Gebrakan orang nomor satu di Bumi Komodo itu nampaknya mendapat sambutan Positif dari para pengguna Media Sosial di Tanah Mabar.
Arus dukungan para netizen itu muncul setelah akun Facebook Anffal Jack di salah satu grub Facebook melempar postingngan tentang Bupati Mabar akan hutang 1,7 Trilun untuk pembagunan Daerah Mabar. Setuju atu tidak setuju ?
Postingan ini pun diserbu jawaban para netizen lainnya di kolom komentar.
Misalkan akun, Idev Idev menulis, “Bupati kita yang sekarang ini termasuk Pemimpin yang “Think Beyond the Box “.
“Berani mengambil tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan sengkarut pembangunan infrastruktur Jalan antar kecamatan yang selama ini selalu luput dari prioritas bupati tetpilih,” tulisnya lagi.
“Sy memandang Pak Edi sebagai sosok Bupati yang Spekulatif dan memiliki Insting yang Kuat, sehingga berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar,” kata akun Idev Idev.
“Jadi, tidak ada salahnya kita mendukung keputusan untuk menggunakan dana pinjaman,” tutupnya.
Sementara akun Ristand, menulis, Untuk kepentingan rakyat, sgt s7.
Muhamad Arun,” Untuk kelancaran pembangunan pasti setuju.”
Akun Abdul Sahama,” Setuju, asal penggunaannya jelas n pihak terkait yg berkopeten mengawas harus awas betul.”
Aloys Asman,” Setuju, kalau utk percepatan infratur demi kesejahteraan rakyat mabar.”
Marselo Murang,” Sangat setuju demi masyarakat luas MABAR ..intnx jelas tabe.”
Naira Bahun,” Sangat setujuh….kan jelas untk kepentingan Rakyat. Tp….Yg kontraktorNya” jangan ABAL-ABAL.”
Untuk diketahui, Edi Endi mengaku, pencarian dana pinjaman akan dilakukan bertahap. Untuk pencairan tahap satu dilakukan pada Oktober 2021. Pencairan tahap dua pada Februari 2022, dan tahap tiga Agustus 2022.
Dia menjelaskan pembangunan lahan parkir tahap awal yaitu lantai dasar dan tahapan selanjutnya akan dibangun sampai tiga lantai. Lokasi pelataran parkir dalam target jangka pendek dibangun di empat tempat, yaitu di sekitar bekas Kantor DPRD yang berada di belakang kantor Camat Komodo, Kantor Perindakop lama dekat Polsek lama, Lapangan Kampung Ujung, dan di Pasar Lama.
Sementara untuk pembangunan ruko, Bupati Edi Endi menyampaikan bahwa saat ini keberadaan ruko menjadi salah satu tuntutan.
“Pembangunan ruko dan pelataran parkir tidak identik dengan satu-satunya cara untuk mengembalikan pinjaman. Tetapi dengan pembangunan 33 ruas jalan, terjadi pertumbuhan ekonomi. Bila terjadi pertumbuhan ekonomi maka masyarakat makin mampu untuk membayar apa yang menjadi kewajibannya,” kata Bupati Edi.
Disetuji DPRD
DPRD Manggarai Barat menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut bertujuan mempercepat urusan pembangunan di berbagai sektor seperti ruas jalan di 12 kecamatan.
Ketua DPRD Manggarai Barat Martinus Mitar kepada media ini, Jumat (4/6), menjelaskan, DPRD Mabar mengapresiasi upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Anggaran tersebut akan dialokasikan secara merata di 12 kecamatan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemkab sangat optimistis dengan dana pinjaman ini, semua wilayah kecamatan akan terkoneksi dengan baik.
Marthen mengaku, DPRD Mabar melalui sidang paripurna menyatakan sikap mendukung rencana pemkab itu. “DPRD sudah melakukan kajian dan terobosan pemerintah sangat luar biasa karena hampir semua jalan-jalan strategis di 12 kecamatan sudah bisa tuntas melalui dana pinjaman itu,” jelasnya.
Anggota DPRD Manggarai Barat Antonius Aron mengungkapkan Mabar tidak hanya mengandalkan anggaran dari dana perimbangan atau APBD semata, melainkan harus mencari sumber pendanaan lain dan salah satunya, yakni melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah tidak melanggar peraturan dan sudah melalui diskusi yang panjang dengan berbagai kementerian terkait.
Dia menyetujui pembangunan infrastruktur jalan dan lahan parkir kendaraan melalui pinjaman daerah yang akan dibayar secara bertahap.
Jika pinjaman dana itu ke PT SMI, maka khusus digunakan untuk mempercepat pembangunan pada infrastruktur jalan, irigasi, dan pembangunan gedung. “Tapi pemerintah daerah harus dukung betul, sumber-sumbernya dari mana? Dan itu hanya khusus DAU, bukan DAK,” ujar Anton Aron.
Dia berharap dana pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesulitan air bersih untuk kebutuhan hidup rumah tangga yang kerap melanda sejumlah daerah di Kabupaten Manggarai Barat. (*)
