DENPASAR – Dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi terkait keributan dan perkelahian yang melibatkan Warga NTT yang akhir-akhir ini sering terjadi di Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah paguyuban Flobamora Bali, pada Selasa (12/11/19) sekira pukul 10.00 pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Rapat Satpol PP Provinsi Bali ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi.,SH.M.SI.
Adapun yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya Ketua Flobamora Bali, Yusdi Diaz, beserta seluruh perwakilan dari Unit yang tergabung dalam paguyuban Flobamora Bali.
“Masyarakat memang merasa terganggu ya, dengan fenomena keributan dan perkelahian yang terjadi saat ini di Bali. Tentu, kita selaku aparat pemerintah, memulainya ya dengan mengadakan rapat seperti ini,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi.,SH.M.SI saat ditemui media-wartanusantara.id Selasa, (10/11/19) siang.
Ia pun meminta kepada setiap masing-masing ketua perwakilan paguyuban maupun tokoh-tokoh masyarakat NTT di Bali ini, agar dapat menjaga secara aktif terkait keamanan dan ketertiban di Bali.
“Mari kita sama-sama menjaga kualitas kenyamanan di Bali ini ya, terlebih rasa nyaman dari wisatawan yang ada di bali, karena bagaimana pun warga NTT yang ada di Bali sudah menjadi bagian daripada masyarakat Bali. Punya tanggung jawab bersama dalam menanggapi situasi dan kondusif di bali,” imbuhnya.
Dharmadi pun menambahkan, berbagai masukan dan saran dari paguyuban Flobamora, pihaknya akan menjadikan itu sebagai pedoman dan kerja sama, terlebih kepada pemerintah provinsi NTT.
“Kerja sama kita laksanakan secara teknis dengan pemerintah Provinsi NTT, apalagi yang berkaitan dengan kependudukan. Sehingga sinergi kita bukan saja melalui pertemuan seperti ini, tetapi dilaksanakan juga harus secara bersama,”lanjutnya.
Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, lanjut Dharmadi, pihaknya secara tegas akan memulangkan warga pendatang apabila tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.
“Kalau ada hal-hal yang tidak mereka patuhi terkait ketentuan, kita akan pulangkan paksa. Karena itu semua sudah termasuk dalam ketentuan,” tegas Dharmadi
Sebab, apabila ada sedikit prilaku yang dapat menimbulkan masalah di Bali, lanjut Dia, akan berdampak juga kepada wilayah Internasional, mengingat Bali merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan asing.
“Toleransi di Bali sangat tinggi, maka perlu kita hormati. Masyarakat NTT yang di bali juga kita harapkan untuk dapat bekerja sama dalam menangani situasi seperti ini,”ungkapnya.
Pihaknya pun sejauh ini telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten maupun kota guna untuk melaksanakan sidak gabungan secara rutin.
“Sidak merupakan salah satu proses kegaiatan rutin yang kami lakukan untuk menyisir kembali warga masyarakat, terlebih yang tidak memiliki KTP. Itu kan wajib ya, siapa pun, kalaupun ada warga NTT ada yang terciduk karena belum laporkan diri, ya kita tinggal pulangkan,” katanya.
Terpisah, Ketua Flobamora Bali Yusdi Diaz, kepada media-wartanusantara.id mengaku bahwa rapat yang diselenggarakan tersebut sudah sangat bermanfaat bagi pihaknya.
Ia pun berharap, agar rapat yang digelar tersebut nantinya menjadi bekal dalam rangka Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi NTT mengadakan kerja sama untuk mengatasi situasi tersebut.
Pada kesempatan ini, demikian Yusdi Diaz, mengajak masyarakat NTT di Bali untuk segera melaporkan diri dan bergabung ke dalam paguyuban Flobamora Bali.
“Kalau pelajar, maupun mahasiswa NTT di Bali ini bisa tergabung dalam paguyuban Flobamora ya tentu kita bisa berkomunikasi dengan baik, membina mental mereka, ketika ada masalah sosial ya tentu kita bantu dan mencarikan solusi,” ujarnya.
Ketika ditanya terkait situasi dan masalah yang sering terjadi dengan melibatkan warga NTT di Bali, Ketua Flobamora Bali Yusdi Diaz mengaku bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami sudah bersurat ke pemprov NTT tentunya untuk bekerja sama mengingat masalah yang kerap dilakukan warga NTT di Bali. Tapi kita tunggu sajalah. Katanya bulan januari tahun depan Gubernur ataupun utusannya akan datang,” tutupnya.
Penulis: Febriano Kabur
