MANGGARAI TIMUR – Dalam sambutannya di sela-sela acara Musrenbangcam tingkat Kecamatan Borong (17/02/2020), Bupati Matim Agas Andreas melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bonefasius Albertus Nahas menyampaikan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Target capaian Indeks pembangunan manusia (IPM) kita pada tahun 2021 ialah 62,11 poin, naik dari 59,49 poin pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah 8 tahun, naik dari 6,65 tahun pada tahun 2018, harapan lama sekolah 12,5 tahun, naik dari 11,34 tahun pada tahun 2018, angka harapan hidup 69,5 tahun, naik dari 67,62 tahun pada tahun 2018, persentase penurunan prevalensi stunting 20,14 persen, turun dari 47,28 pada tahun 2018, dan persentase PMKS 17,19 persen, menurun dari 26,21 persen pada tahun 2018,” terangnya.
Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sambung Nahas, target pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur pada tahun 2021 ialah 7,56 persen, naik dari 5,08 persen pada tahun 2018, PDRB per Kapita Rp 13,6 juta, naik dari Rp10,5 juta pada tahun 2018, pengeluaran per kapita Rp 6,6 juta, naik dari Rp 5,8 juta pada tahun 2018, Indeks Gini 0,28 poin, dan tingkat inflasi tetap stabil di kisaran dua persen.
Nahas menambahkan, berkaitan dengan ketimpangan antar wilayah, ditarget pada tahun 2021 ialah 0,28 poin.
Kemudian, berkaitan dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kinerja pelayanan publik, target Indeks reformasi birokrasi Manggarai Timur pada tahun 2021 ialah 70 persen, dan Indeks Kepuasan Masyarakat 80 persen.
Selain melihat empat prioritas tersebut, lanjut Nahas, Pemkab Matim juga perlu melihat fokus kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi tahun 2020-2024.
“Supaya usulan atau rancangan rencana kerja kita selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi
NTT,” katanya.
Dijelakan Nahas, selama tahun 2020-2024 fokus kerja Pemerintah pusat antara lain; pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan prioritas utama membangun sumber daya manusia yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa moderen. Dan, Keempat penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
Nahas juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT, selama tahun 2019-2024 memiliki beberapa fokus antara lain (1) pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan daya
dukung lingkungan. (2) produktivitas dan daya saing ekonomi petani, peternak dan nelayan yang berkelanjutan.
(3) percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial. (4) penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. (5) peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT.
Dan, (6) Reformasi birokrasi keselarasan rancangan rencana kerja kita dengan rancangan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi NTT tidak boleh diabaikan karena memiliki implikasi pada penganggaran dan juga rencana kerja kita mesti ikut menjawabi isu-isu strategis pembangunan nasional.
“Kerangka perencanaan tersebut berlaku juga bagi pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur,” katanya
Rencana kerja pemerintah,
desa dan kelurahan kata Nahas, mesti ikut menjawabi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Rencana kerja pemerintah desa dan kelurahan tidak boleh berjalan lain, tetapi mesti selaras dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
Sehubungan dengan itu, tambah Nahas, maka perlu mencermati dengan baik usulan-usulan pembangunan yang kita ajukan.
“Usulan pembangunan manakah yang didorong untuk dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten Manggarai Timur, itulah yang perlu diusulkan dalam Musrenbang ini,” tutur Nahas
“Program dan kegiatan yang berskala desa yang dibiayai dari APBDes, tidak perlu diusulkan dalam Musrenbang ini,” tutupnya. (RLS)
