RUTENG – Yayasan Mariamoe Peduli (YMP) menggelar pertemuan akhir tahun dengan sejumlah awak media dengan mendiskusikan tentang keperihatinan atas kasus penangkapan remaja putra dan putri yang sedang tidur dalam 1 kamar kos oleh Polisi Pamong Praja (POLPP) di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT.
Seperti yang diberitakan berbagai media masa beberapa waktu lalu, kasus tersebut melibatkan anak yang berusia di bawah umur dengan lebih banyak ditemukan di kos-kosan.
CEO Yayasan Marimoe Peduli (YMP) Jefrin Haryanto, pada Sabtu (21/12/19), mengungkapkan bahwa, hal tersebut merupakan problem yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Memang sering kali kita dengar selama ini kalau razia yang dilakukan oleh teman-teman petugas, hanya sekadar untuk membawa mereka di kantor dan memanggil orang tuanya. Tetapi perlu diketahui bahwa sering kali juga kita menemukan anak yang sama saat dibawa oleh petugas POLPP ke kantor. Ini yang perlu kita cari lebih detail lagi tentang kelakuan mereka,” ujar Jefrin.
Menurut Dia, kasus tersebut perlu dibedah pada level kebijakan pemerintah untuk mengatasinya secara serius.
Sebab, perilaku anak-anak saat ini, diduga telah kehabisan ruang dan tidak ada orang yang bisa menuntun mereka ke jalan yang benar, baik dari segi sosial maupun kebutuhan.
Alumnus Magister Psikologi UGM itu juga mengharapkan bahwa pembangunan jangan sampai menelantarkan kemanusiaan.
“Ruang publik hari-hari ini dipenuhi oleh isu-isu politik. Semoga saja tidak mengabaikan isu kemanusiaan seperti ini,” kata Dia.
Apalagi, lanjut Jefrin, saat ini Kabupaten Manggarai sudah memasuki masa Pilkada. Sebab itu, Jefrin berharap kepada para kandidat yang ikut bertarung untuk dapat membedah isu sosial tentang keterlantaran anak-anak gadis sebagai indikator kebahagiaan publik.
“Masalah sosial ini bisa dibaca sebagai potret masyarakat. Apakah masyarakat sudah bahagia atau tidak.
Maka silahkan para kandidat meramu isu ini sebagai salah satu menu yang dimasukan dalam gagasan yang akan di usung,” imbuh Jefrin.
Ia berharap, ada langkah pencegahan atau upaya bersama dari semua stakeholder untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Perlu duduk bersama dan melihatnya secara jernih. Apa penyebab semuanya terjadi, dan harusnya yang menginisiasi itu adalah pemerintah yang mempunyai kewenangan,” tutupnya (Bros Jatam)
