oleh

Wacana TKD Dirumahkan, 2 Parpol Koalisi Edi-Weng Akui Sebagai Pilihan yang Sulit

media-wartanusantara.id – Partai Politik yang tergabung dalam koalisi Edi Endi-Yulianus Weng, selaku Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat mengakui jika wacana merumahkan ribuan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) oleh Pemerintah setempat, sebagai keputusan dan pilihan yang sulit.

Setidaknya ada 2 Parpol yang menyatakan jika wacana tersebut sebagai pilihan yang sulit, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Golkar.

“Pilihan yang sulit bagi Pemerintah Kabupaten Mabar. Akan berdampak pada ekonomi dan sosial mereka (TKD),” kata Ketua PKPI Marsel Semudin, ketika dihubungi Media Warta, Minggu, 18 Juli 2021.

Kata Dia, Jika nantinya pemerintah memutuskan wacana tersebut, dan terpaksa dilakukan, maka PKPI meminta untuk memberikan pasongan yang layak bagi para TKD yang dirumahkan. Sama halnya yang pernah dilakukan oleh Pemda Manggarai Timur terhadap sejumlah THL.

“Beri mereka (TKD) pasongan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemda Manggarai Timur terhadap THL di awal tahun 2021 lalu,” tuturnya.

Marsel menyebut, merumahkan TKD oleh Pemerintah setempat tentu akibat dari kondisi fiskal keuangan daerah di tengah meningkatnya kasus pandemi Covid-9.

Dikatakannya, gaji TKD yang hampir 60 Miliar, dari total kurang lebih 2.400-an TKD selama ini, bersumber dari PAD, dimana PAD tersebut sumbangan yang cukup signifikan dari sektor Pariwisata.

“Ketika kini PAD Mabar sulit untuk mencapai target maka tentu akan berdampak pada struktur biaya pembangunan Daerah termasuk didalamnya biaya gaji para TKD,” ucapnya.

Tanggapan serupa dikatakan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat, Rofinus Rahmat. Ia menyebut kondisi saat ini tentu menjadi sebuah pilihan yang sangat sulit dan dilematis bagi Pemda Mabar, jika nantinya ada pemberhentian terhadap sejumlah TKD.

“Saya melihatnya sebagai pilihan keputusan yang sangat sulit bagi pemda Mabar,” kata Rofinus kepada Media Warta, di Labuan Bajo, Sabtu malam.

Wacana tersebut, bila nanti diputuskan, kata Dia, tentu melalui pertimbangan dan kajian yang cukup panjang oleh Pemda Mabar. Termasuk pertimbangan secara kemanusiaan. “Tentu Pemda sudah tahu dampaknya,” ujar Dia.

Ia berharap, warga harus bisa secara bersama-sama menyadari jika saat ini Kabupaten Manggarai Barat dalam kondisi yang sulit. Terutama soal keuangan, akibat dari biaya penanganan pandemi covid-19 yang kian hari meningkat. Masing-masing diharapkan dapat menawarkan solusi yang konstruktif.

“Abaikan dulu perdebatan-perdebatan yang tidak perlu terkait tarik ulur kepentingan,” tegasnya.

Golkar Mabar, lanjut Rofinus, berharap semoga ada solusi lain dari pemerintah mabar terkait rencana merumahkan TKD ini. Yang mana menurutnya, pemerintah sudah banyak berbuat untuk kemajuan Mabar. “Setidaknya pertimbangan sisi kemanusian juga mesti dipikirkan,” tuturnya.

Rofinus mengaku sudah membangun komunikasi dengan anggota Fraksi Golkar di DPR, Belasius Jeramun. Dalam waktu dekat, fraksi Golkar meminta Pemerintah duduk bersama dengan DPR untuk membicarakan terkait persoalan ini. Nantinya, perlu juga dibahas terkait solusi-solusi yang ditawarkan langsung oleh masyarakat melalui tanggapan atau respon mereka di media sosial.

“Antara lain itu seperti pemotongan upah atau honor bulanan dari TKD. Kalau masih memungkinkan, bila perlu proyek-proyek fisik yang belum tender atau belum dibuatkan kontraknya bisa dibatalkan atau direfocusing saja, anggaran itu untuk pembiayaan rutin atau urgen di lingkup pemda mabar,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan, kalau bisa para
pengusaha atau kontraktor-kontraktor yang sudah mengerjakan proyek di lingkup pemda mabar, wajib menyumbangkan atau menyisihkan 5 persen keuntungannya untuk disumbangkan ke pemda mabar. Begitu pun dengan berbagai pihak lainnya.

“Kalau bisa siap berbakti untuk mabar tercinta ini, ASN, anggota DPRD dan siapa saja secara kolektif, siap bergandengan tangan  membantu untuk menyelamatkan situasi ini,” ucap Rofinus.

Selain itu, Ia juga mengusulkan, kalau bisa dalam penerimaan Pegawan Negeri Sipil (PNS) untuk jata pemda Mabar dalam formasi mendatang, harap diprioritaskan untuk TKD dan betul-betul warga mabar yang asli.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang defisit saat ini, memang butuh keikhlasan dan kerelaan semua pihak untuk mengatasinya.

“Tidak bisa menyerahkan kondisi krisis ini menjadi beban pemerintah semata. Disini kita dituntut sebagai warga mabar harus bisa menyumbangkan sesuatu yang berharga disaat tanah mabar membutuhkannya saat ini,” imbuhnya.

PBB Mendukung

Jika PKPI dan Golkar menyebut wacana tersebut sebagai sebuah pilihan dan keputusan yang sulit, lain halnya dengan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ali Sehidun, Ketua DPC parpol koalisi Edi-Weng ini, justru mendukung penuh kebijakan Pemerintah setempat terkait wacana merumahkan sejumlah Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di tengah krisis pandemi Covid-19.

“Prinsipnya, kita selalu mendukung program Pemerintah Mabar,” kata Sehidun, Sabtu kemarin.

Ali menyatakan, tentu semua anggaran, baik di Mabar maupun di daerah mana pun, semuanya fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kata Dia, tidak serta merta menghentikan atau merumahkan sejumlah TKD begitu saja. “Sudah ada kebijakan yang matang dari Pemerintah,” ujarnya.

Secara pribadi, maupun atas nama parpol, Ali mendukung penuh kebijakan pemerintah. Apa lagi dengan meningkatnya kasus pandemi Covid-19. Ia berharap, setiap pihak saling mengawal langkah-langkah Pemerintah ke depannya dengan tidak perlu saling menghakimi satu sama lain.

Ada pun dari Partai NasDem, yang diketuai oleh Bupati Manggarai Barat Edi Endi, belum memberi pernyataan resmi. Media juga belum berhasil mengonfirmasi.

Penulis: Yoflan Bagang

Editor: Febriano K

WARTA UTAMA