Harapan untuk Jokowi – Ma’ruf dalam Pembangunan SDM

Penulis: Epifanius M. Mbale

Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah hal yang mudah sehingga dipandang sebelah mata, karena sejatinya hari ini setiap orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin.

Beberapa orang mungkin bisa menjadi pemimpin, tetapi belum tentu tergolong pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal itu sosoknya selalu dirindukan oleh masyarakat dan selalu diharapkan kehadirannya.

Masyarakat banyak menggantungkan harapan dan kepercayaan di setiap apa yang menjadi kebijakan dari pemimpin yang dipilihnya.

Pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat tentunya harus pro rakyat. Sikap pro rakyat tersebut mesti terartikulasi dalam kebijakan – kebijakan yang dirumuskan, kebijakan ini tentunya bernafaskan semangat menghadirkan kebaikan maupun kesejahteraan bagi rakyatnya.

Berbicara tentang kebijakan seorang pemimpin, maka saat ini kita juga tidak bisa lari jauh dari bagaimana kebijakan – kebijakan seorang petinggi negara (Presiden) guna memajukan sebuah negara.

Seperti yang kita ketahui pada era kepemimpinan Jokowi – JK dalam penerapannya berfokus pada infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur tergambar jelas pada pengeluaran keuangan negera.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang ditujukan untuk pembiayaan infrastrutur yang berkisar Rp. 400 Triliun. Dari alokasi dana sebesar 400 Triliun tersebut, pemerintah akan menggunakan untuk membangun 667 KM jalan baru, 905 KM jalan tol, 48 unit bendungan beserta 162.000 jaringan irigasi.

Tentunya dengan pembangunan infrastruktur dimana-mana diharapkan memiliki efek positif baik dari sisi bergeraknya sektor bisnis, kenyamanan publik menikmati layanan dari masing-masing infrastruktur yang nyaman dengan harga terjangkau, terserapnya tenaga kerja maupun dari efek-efek positif lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang merata hampir seluruh tanah air dari kota hingga daerah tertinggal memang setidaknya mulai terlihat. Ini akan memajukan sebuah bangsa, menggerakan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Di sisi lain pembangunan infrastrukur hari ini mungkin lebih kepada kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, tidak tersentuh.

Mahalnya tarif tol trans Jawa, merupakan salah satu contoh kasus pembangunan infrastruktur yang perencanaanya dinilai kurang matang.

Lalu siapa yang memakai modal transportasi ini? Supir-supir dan pengusaha logistik sudah berteriak karena mahalnya tarif tol. Rakyat tidak merasakan aspek kemanfaatan dari pembangunan.

Pemerataan pembangunan infrastruktur belum dirasakan seluruh wilayah, jika dibandingan antar Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Seperti yang kita ketahui, jika sedikit membandingkan dari beberapa pembangunan pendidikan yang sudah dikerjakan, maka terdapat banyak ketimpangan pendidikan Indonesia yang lebih spesifik pada Indonesia bagian timur dan bagian barat.

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya pendidikan, kita bisa memahamai berbagai hal.

Pendidikan bukan hanya masalah kualitas, namun juga tentang pemerataan. Akan tetapi hari ini kondisi pendidikan Indonesia bagian timur sangat memprihatinkan, banyak anak-anak yang putus sekolah.

Berdasarkan data dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik nonformal maupun informal (PAUDNI) terdapat sekitar 800 ribu anak-anak putus sekolah di kawasan Indonesia timur.

Jika dikaitkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang begitu berlimpah seharusnya masyarakat di Indonesia timur tidak mengalami kesulitan dalam aspek kemanfaatan pembangunan seperti transportasi, gedung sekolah, buku, dan lain sebagainya.

Janji Jokowi untuk periode kerja 2019-2024 adalah berfokus kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif.

Perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM dimulai dengan peletakan sistem pendidikan yang menguatkan karakter anak didik.

Simak saja peraturan presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik yang merupakan refleksi dari komitmen negara untuk menyiapkan pembangunan jiwa bagi anak didik sekolah sebagaimana penggalan lirik lagu Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman, “Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya”.

Pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci bagi perkuatan momentum dan pemerataan kesejahteraan, bisa menghadapi tantangan ke depan yang penuh perubahan dan semakin berat. Karenanya diperlukan SDM Indonesia yang memiliki kompetensi hard skill dan soft skill yang memadai.

Hard skill diwujudkan dengan penciptaan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan SDM untuk memasuki pasar tenaga kerja yang semakin hari semakin cair dan fleksibel, termasuk kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang.

Adapun soft skill dibangun dengan pembentukan karakter, integritas, komunikasi, serta kemampuan untuk bekerja sama atau bersinegi dari umat manusia, soft skill SDM Indonesia sangat diperlukan terutama karena negara ini masih menghadapi tantangan berat dalam pemberantasan korupsi. Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 negara yang dinilai terkorup.

Kita semua tentunya sangat berharap agar pemerintahan Jokowi – Ma’ruf konsisten terhadap janji akan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan kompetitif, tidak seperti pada masa sebelumnya yang dalam Nawacita berfokus pada pembangunan SDM dengan konsep revolusi mental namun dalam penerapannya lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga negeri ini dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dari masa ke masa. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci majunya sebuah bangsa.

SDM Unggul, Indonesia Maju ! Jaya Negeriku !

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Dwijendra dan juga Aktivis PMKRI Cabang Denpasar Sanctus Paulus.