JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Terkait itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman tetap meminta Presiden Jokowi untuk menunda seluruh pembahasan RUU Ciptaker.
Menurutnya, Jokowi sebagai Kepala Negara harus berani menolak kelompok – kelompok yang memaksakan RUU Ciptaker untuk terus dibahas hingga pengesahan.
Ia juga meminta kepada Jokowi untuk tidak mau disandera dengan sejumlah kelompok yang memiliki kepentingan dalam RUU Ciptaker.
“Presiden jangan mau disandera, harus berani menolak kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya agar RUU ini segera dibahas dan disahkan apalagi dengan atas nama membuka lapangan kerja,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu dalam keterangannya yang diterima wartanusantara, (25/04/20).
Permintaan itu, kata Benny, tentunya dilandasi oleh adanya pandemi virus Corona atau Covid-19 yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Menurut dia, saat ini seluruh masyarakat sedang fokus untuk melawan Covid-19 dan bertahan hidup dengan mencari bantuan makanan.
“Kami Demokrat sungguh tidak bisa konsentrasi dalam membahas RUU ini ketika semakin banyak rakyat yang galau, lapar, resah, dan khawatir dengan masa depannya,” ucap Benny. (RED/WN)
