Mengenal Sosok Benny Kabur Harman, Politikus Asal Manggarai yang Kembali Terpilih Menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019 – 2024

MANGGARAI- Benediktus Kabur Harman, pria kelahiran Denge, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 19 September 1962.

Nama yang kerap disapa Benny K. Harman (BKH) ini merupakan seorang politisi Partai Demokrat Republik Indonesia.

Ia termasuk orang yang sudah terjun di dunia politik sudah sekian lama.

Benny merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Pendidikan

BKH mengenyam pendidikan dasarnya di tanah kelahirannya, Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ia menempuh pendidikan di SD Katolik Denge, Kabupaten Manggarai.

Setelah lulus, BKH melanjutkan pendidikannya ke SMP Tubi Ruteng, kemudian ke SMA Seminar ST Pius XII Kisol Flores.

Selanjutnya, ia menempuh jenjang pendidikan tinggi. BKH memutuskan untuk hijrah dari tanah kelahirannya.

Ia masuk di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

Tak hanya sarjana, BKH menempuh pendidikannya hingga strata tiga. Ia memperoleh Gelar Magister Hukum dan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier

Benny Kabur Harman tercatat sebagai pendiri sekaligus direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), pada 1995 hingga 1998.

Selain itu, ia juga mendirikan Centre for Information and Economic-Law Studies (CINLES).

Dalam CINLES, BKH berposisi sebagai Direktur Eksekutif.

Pada pemilihan legislatif 2004 – 2009, BKH berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PKPI.

Sedangkan pada 2009 – 2014, BKH kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni partai demokrat. Saat itu, BKH mampu menduduki jabatan sebagai ketua Komisi 3 DPR RI, dimana komisi yang menangani bidangi Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan.

Bahkan, pada periode 2014-2019 BKH kembali terpilih lagi sebagai DPR RI. Hanya bedanya, saat itu BKH menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI.

Namun, tak sampai 5 tahun berselang, BKH memilih mundur dari DPR RI dan jabatannya sebagai wakil ketua komisi hukum, dirinya berniat mundur lantaran demi mencalonkan diri dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur.

Kala itu, posisi BKH sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI digantikan oleh Erma Suryani Ranik.

BKH maju dalam Pilgub NTT sebagai Calon Gubernur. Ia didampingi oleh Benny Alexander Litelnoni, atau yang dikenal dengan pasangan paket Harmoni.

Namun, pasangan Benny – Benny ini gagal meraih suara tertinggi. Keduanya hanya mampu meraup 18,85% suara.

Sempat Dilirik Menjadi Jaksa Agung

Usai gagal dalam pertarungan pemilihan kepala daerah Nusa tenggara Timur, nama Benny Kabur Harman sempat dilirik dan dianggap cocok menjadi Jaksa Agung dan Mahkamah Agung (MA).

Ungkapan tersebut diungkap dari mulut salah satu pengamat hukum Universitas Al Azhar, yakni Suparji Achmad. Ia mengatakan, jika melihat dari pengalaman dan sepak terjang Benny di Komisi III DPR, maka dinilai layak untuk menjabat sebagai Jaksa Agung dan Mahkamah Agung (MA).

“Kita tahu bagaimana sosok Benny K Harman di Komisi III, oleh SBY dipercaya menjadi pimpinan Komisi III DPR. Kepercayaan itu membuktikan bahwa ada kelebihan dari Benny K Harman,” kata Suparji, seperti dikutip Teropongsenayan.com (3/7/2018).

Sementara itu, pengurus DPP Partai Demokrat Cipta Panca yang juga Komunikator Politik Partai Demokrat, menilai sosok Benny sebagai salah satu politisi dan pemikir hukum terkemuka.

“Banyak pemikirannya yang menjadi referensi para pemegak hukum termasuk pemerintah dalam melakukan reformasi hukum di negeri ini,” jelas Panca

“Bung Benny K Harman juga Ketua Panja Revisi RKUHP di DPR. Dia orang yang tepat menduduki kursi eksekutif seperti Menkumham atau Jaksa Agung. Orangnya lurus, tegas dan sudah berpengalaman tiga kali pemilihan sebagai legislator di DPR,” tegasnya.

Kembali Terpilih Menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024

Gagal terpilih sebagai Gubernur NTT, BKH ternyata berniat kembali maju dalam pemilihan legislatif 2019.

Alhasil, kali ini BKH berhasil terpilih kembali melalui partai Demokrat sebagai anggota DPR RI periode 2019 – 2024 setelah meraup 35.923 suara dari perwakilan Daerah Pemilihan NTT I.

Riwayat Jabatan

– Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

– Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014)

– Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

– Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia dan keamanan DPR RI (2009-2012)

– Pada tahun 2008, BKH sempat Mendirikan National Institute for Legal-Constitutional Government bersama sejumlah tokoh hukum seperti Jaksa Agung RI, Basrif Arief, SH.

– SETARA Institute for Democracy bersama dengan Gus Dur di tahun 2006.

– Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption, yang merupakan bagian dari organisasi parlemen dunia untuk pemberantasan dan anti korupsi (2005 – 2010).

– Anggota DPR RI Fraksi PKPI tahun 2004-2009.

– Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia 2004-2009.

– Anggota Badan Pe­kerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan (LEIP) (1999)

– Direktur Center for Information and Economic-Law Studies (CINCLES) (1999).

– Direktur Pengkajian Strategis PBHI hingga 1998.

– Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) (1996).

– Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (1989)

– Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ma­lang (1986-1987)