BKH Beda Pendapat dengan Fahri Hamzah Soal Penghapusan Fraksi di DPR

media-wartanusantara.id – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny K. Harman berbeda pendapat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait usulan penghapusan Fraksi di DPR. Menurut Benny, keberadaan fraksi penting demi menjaga koordinasi, sinkronisasi, dan kesamaan sikap dan pandangan.

“Karena fraksi itu kan perwakilan wakil rakyat, itu melalui partai politik melalui fraksi, tidak ada masalah,” ujar Benny di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin, 13 Januari.

Ketua Fraksi Demokrat di MPR itu mengatakan, tidak ada disconnect antara apa yang jadi harapan rakyat, apa yang jadi harapan konstituen, dengan apa yang diperjuangkan oleh partai. Bagi partai Demokrat, kata Dia, penting untuk selalu bertemu rakyat. Sehingga apa yang dikeluhkan rakyat, itulah yang disampaikan fraksi Partai Demokrat. “Sehingga bagi kami penting fraksi, bahwa nanti pada pemilu rakyat nggak suka pada partai itu, ya rakyatlah yang memutuskan memilih partai itu atau tidak, nggak ada masalah,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR itu pun sepakat jika muncul kesan DPR seperti pemberi stempel pemerintah. Namun, bukan berarti kesan tersebut jadi salah satu alasan perlu dihapuskannya fraksi.

“Menurut saya, Presiden Jokowi harus menghargai, harus menghormati institusi DPR. Walaupun beliau didukung oleh delapan parpol, tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menyampaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya benar-benar dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Republika.co.id, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan, reformasi politik besar-besaran perlu didorong. Salah satu reformasi politik yang diusulkan Partai Gelora adalah dihapuskannya keberadaan fraksi di DPR.

“Alasan pertama kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya karena adanya stir oleh sekelompok orang di belakang yang kita juga tidak tahu dia siapa, tetapi yang jelas hubungan antara eksekutif dengan legislator itu tidak sehat dan tentu itu akan menginvasi judikatif. Karena itulah kemudian reformasi politik harus dilaksanakan,” kata Fahri dalam webinar bertajuk ‘ Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus’, Rabu, 12 Januari.

Mantan wakil ketua DPR itu mengatakan, usulan dihapuskan fraksi DPR merupakan jalan pintas untuk mengakhiri adanya kontrol yang begitu kuat partai politik terhadap pejabat publik yang menjadi pilihan rakyat. Alih-alih disebut wakil rakyat, namun pada dasarnya mereka adalah wakil dari partai politik. “Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itulah reformasi dilakukan,” ujarnya. (Red)

WARTA UTAMA