media-wartanusantara.id – Partai Perindo Manggarai Barat berbeda pendapat dengan Partai Bulan Bintang (PBB) soal wacana merumahkan sejumlah Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di tengah krisis pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Mabar.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Manggarai Barat ( Mabar), Stanislaus Stan menilai, wacana merumahkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) oleh Pemerintah Kabupaten Mabar, sama halnya menciptakan pengangguran di tengah krisis pandemi Covid-9 yang kini mengganas.
“Rencana merumahkan mereka (TKD) sama halnya ciptakan pengangguran di saat krisis,” kata Stanislaus ketika dihubungi Media Warta, Jumaat kemarin.
Stanis mengatakan, Perindo bisa menerima jika wacana pemecatan ribuan TKD ini hanya karena alasan anggaran. Namun, jangan sampai pemerintah nantinya justru merekrut tenaga kontrak yang baru karena ada kepentingan. “Kalau Pemerintah justru merekrut TKD yang baru, ini yang kita ribut,” ujarnya.
Stanis mengusulkan, di tengah krisis ini, Pemerintah Mabar bisa saja melakukan pinjaman jika memang karena soal anggaran. Selain itu, upah (gaji) dari TKD juga sebaiknya diturunkan. “Turunlah (gaji) dan disesuaikan dengan krisis ini,” katanya.
Menanggapi itu, Ketua DPC PBB, Ali Sehidun mengatakan, wacana tersebut memang berdampak dengan terjadinya pengangguran. Hanya saja, situasi ini memang sudah tak bisa dihindari. “Kan tidak mungkin mereka (sejumlah TKD) mau kerja gratis, jadi harus objektif-lah kita melihatnya,” ucap Ali ketika dihubungi pada Sabtu, 17 Juli 2021.
Menurutnya, ini merupakan persoalan kondisi keuangan daerah. Ia berharap jika memang sejumlah TKD nantinya dirumahkan, harap saja dimaklumi.
Terkait dengan usulan Stanislaus Stan untuk menurunkan upah (gaji) dari TKD, Ali menyebut jika semuanya itu tergantung kondisi keuangan daerah. Apa lagi di Mabar kata Dia, andalan keuangannya itu berasal dari sektor pariwisata juga.
“Pandemi ini smua kita lumpuh, lah. Secara manusawi memang sulit diterima. Tidak mungkin juga kan mereka (TKD) kerja tanpa biaya. Jadi objektif lihat ini. Sya yakin Pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan yang berdampak terhadap nasib orang,” tegasnya.
Ia berharap, setiap pihak jangan mengaitkan juga kondisi krisis ini dengan politik. Apa lagi Covid-19 merupakan wabah dunia.
Sebagai partai yang berkoalisi dengan Pemerintah, PBB mendukung penuh kebijakan Pemerintah setempat terkait wacana merumahkan sejumlah TKD di tengah krisis pandemi Covid-19.
“Prinsipnya, kita selalu mendukung program Pemerintah Mabar,” kata Ali Sehidun.
Ali menyatakan, tentu semua anggaran, baik di Mabar maupun di daerah mana pun, semuanya fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kata Dia, tidak serta merta menghentikan atau merumahkan sejumlah TKD begitu saja. “Sudah ada kebijakan yang matang dari Pemerintah,” ujarnya.
Penulis: Yoflan Bagang
Editor: Febriano K
